Jalan Hancur, Nurani Kekuasaan Ikut Ambruk: Wedomu Sedang Tidak Baik-Baik Saja
Ini tulisan kedua saya tentang jalan rusak di Wedomu dan fakta bahwa saya harus menulisnya lagi sebenarnya sudah cukup menjadi bukti: masalah ini bukan sekadar kerusakan infrastruktur tetapi kerusakan kesadaran.
Dalam filsafat politik, negara berdiri di atas kontrak sosial; Kesepakatan tak tertulis bahwa masyarakat memberi kepercayaan dan penguasa memberi perlindungan serta pelayanan. Jalan adalah kebutuhan paling dasar dalam kontrak itu. Ketika jalan dibiarkan rusak, longsor, berbahaya dan tak kunjung diperbaiki maka yang dilanggar bukan hanya janji pembangunan, tetapi janji moral.
Aristoteles menyebut tujuan negara sebagai kebaikan bersama. Tapi apa arti kebaikan bersama jika warga harus mempertaruhkan keselamatan setiap hari hanya untuk lewat? Apa arti pembangunan jika akses menuju kehidupan layak justru terhambat oleh lubang, batu dan tanah longsor?
Yang lebih menyakitkan adalah sikap diam. Diam dari pihak yang berwenang. Diam yang terlalu lama berubah menjadi pesan: bahwa penderitaan masyarakat bisa ditunda, bisa diabaikan bahkan bisa dianggap wajar.
Dalam kacamata Friedrich Nietzsche, kondisi seperti ini mencerminkan krisis nilai, ketika sesuatu yang jelas salah tidak lagi memicu rasa bersalah. Jalan rusak menjadi pemandangan biasa. Risiko kecelakaan menjadi konsekuensi yang diterima. Ini bukan sekadar kelalaian administratif; ini nihilisme sosial.
Sementara itu, Plato mengingatkan bahwa kegagalan pemimpin bukan ketika masalah muncul tetapi ketika masalah dibiarkan berlarut tanpa tindakan. Dan di titik ini, masyarakat berhak bertanya dengan keras: sebenarnya siapa yang sedang dilayani oleh kekuasaan? Karena mari jujur, jalan rusak bertahun-tahun bukan lagi soal keterbatasan anggaran. Ini soal prioritas, Soal kemauan dan Soal keberpihakan.
Tulisan ini bukan sekadar kritik. Ini peringatan. Sejarah selalu menunjukkan bahwa ketidakadilan kecil yang terus diabaikan akan berubah menjadi kekecewaan besar. Jalan yang rusak hari ini bisa menjadi simbol hilangnya kepercayaan besok. Dan ketika kepercayaan runtuh, yang runtuh bukan hanya jalan tetapi legitimasi.
Pertanyaannya sekarang:
Berapa lama lagi masyarakat harus bersabar untuk sesuatu yang seharusnya menjadi hak paling dasar?
.png)
